Kotaku OSP 3 Jatim
SHARE :

New Normal Life Terhadap Permukiman Kumuh di Pesisir Utara Sumenep

15
06/2020
Kategori : Berita
Komentar : 0 komentar
Author : Admin Web


New Normal Life Terhadap Permukiman Kumuh di Pesisir Utara Sumenep

Dalam 3 bulan terakhir Indonesia dikagetkan dengan pemberitaan covid-19, tidak hanya di dalam negeri pandemi ini juga membuat “Global Shock Covid-19” di sejumlah negara tanpa terkecuali, awalnya beranggapan bahwa covid-19 sama halnya dengan flu biasa yang akan pulih dengan treatment tradisional seperti pada umumnya.

Banyak korban berjatuhan hingga 15 Juni 2020 tercatat 7,69 juta kasus dengan total 428 ribu jiwa meninggal di Dunia. Statemen berbagai pakar menyebutkan pandemi ini menguji kemampuan manusia untuk beradaptasi seperti teori dasar yang disampaikan C. Darwin “Survival of the fittest”.

Kebijakan di rumah saja, melakukan aktifitas Belajar – Bekerja – Beribadah dari rumah sering digaungkan oleh pemerintah untuk membatasi interaksi pertemuan orang dimana akan mempercepat penularan pandemi ini berlangsung.

Di Indonesia, 3 bulan saja kasus covid-19 telah mencapai kasus positif 39.249 dengan total kematian 2.198 (update 15 juni, http://covid19.go.id). Tidak hanya dari sisi perekonomian yang lumpuh, dampak sosial juga terasa mengubah paradigma pemikiran masyarakat saat ini. Dulu ada tamu bawa rezeki saat ini ada tamu berarti bawa penyakit/sial, dulu senyum yang dibagikan saat ini masker yang dibagikan, dulu ketemu jabat tangan saat ini ketemu angkat kaki (cepat pergi), dulu pulang membesuk orang tua membawa kebahagiaan saat ini membesuk orang tua disangka membawa Covid-19. Dunia sedang sakit. Dunia sedang panik.

European Jurnal of Social Psychology dalam penelitiannya terkait membentuk kebiasaan baru membutuhkan waktu 18 – 254 hari atau rata-rata 66 hari untuk membentuk kebiasaan baru. Indonesia telah memberlakukan tanggap covid sejak kurang lebih 3 bulan terakhir (mungkin) juga bisa dikatakan sudah beradaptasi dan masuk pada tahap untuk menjadikan kebiasaan-kebiasaan tersebut menjadi perilaku baru atau hidup normal yang baru “New Normal Life”.

Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid Prof. Wiku Adisasmita mendefinisikan New Normal adalah bentuk adaptasi tetap beraktifitas dengan mengurangi kontak fisik dan menghindari kerumunan. Perubahan perilaku menjadikan masyarakat keluar rumah menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun maupun hand sanitizer, menjaga jarak fisik saat di kerumunan. Selain itu melakukan pertemuan/rapat dan belajar daring sesuatu yang biasa, dimana awalnya daring dipandang tidak terlalu perlu, seiring berjalannya waktu aplikasi tersebut menjadi alat komunikasi untama memecah keterbatasan jarak, pemecah kebuntuan penerapan “Work Form Home” dan menghindari daerah-daerah berstatus PSBB. New Normal Life jelas membuka ruang partisipasi publik, pelatihan e-learning, webinar terhadap kajian-kajian masalah yang dirasa penting.

Bagi penulis yang sehari-hari bertugas sebagai fasilitator sosial sempat tergelitik menjumpai artikel: “The impact of widening wealth inequality, with millions of homeless people and those living in slums at greater risk of contracting disease” (www.eco-business.com), bahwa mereka yang tinggal di daerah kumuh berisiko lebih besar tertular penyakit, dan statement UNICEF (2020): “The key health crisis from COVID-19 is likely to appear in more crowded settlements without adequate water supplies and sanitation” bahwa krisis kesehatan utama dari covid-19 kemungkinan akan muncul di permukiman lebih padat tanpa pasokan air dan sanitasi yang memadai, serta diperkuat artikel ke tiga: “Poor, crowded cities with limited health systems [became] ideal incubators” (Keil, 2020) menyatakan bahwa kota-kota miskin dan padat dengan sistem kesehatan yang terbatas (menjadi) inkubator yang ideal.

Dari ketiga artikel tersebut secara implisit memprediksi masa covid-19 ini ketika penanganan permukiman kumuh yang padat dan miskin akan lebih cepat terpapar pandemi ini, kaitannya dengan perilaku kurang terhadap PHBS dan pemenuhan infrastruktur dasar yang kurang terpenuhi.

Memberikan gambaran dan berpikir keras terhadap aktifitas pendampingan KOTAKU di lokasi desa/kelurahan yang memiliki lokasi kumuh dalam suatu wilayah diperkuat dengan regulasi surat keputusan bupati terkait Covid-19. Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), merupakan satu dari sejumlah upaya strategis pemerintah untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia. Agar berjalan beriringan, padat karya melalui KOTAKU dengan aktifitas yang mematuhi protokol dan menghindarkan dari tengara menjadi inkubator ideal dalam penyebaran covid-19.

New Normal Life mengharuskan untuk selalu berperilaku hidup bersih dan sehat, cuci tangan maupun sanitasi layak dengan suatu wilayah yang masih bermasalah dengan pemenuhan akses air bersih layaknya, permukiman padat, sistem drainasenya yang tak terkoneksi, jalan tak standar teknis dan sampah belum terorganisir terkelola.

Program KOTAKU, melalui BPM Kotaku Sumenep 2020 telah menganggarkan 2 Milyar untuk mengatasi permukiman kumuh di wilayah pesisir Kecamatan Ambunten, terletak di Desa Bukabu dan Desa Ambunten Timur sejalan dengan agenda pembangunan Global yang berakhir di tahun 2030, dilandaskan dengan pendataan SDGs berisi tujuan pembangunan guna menjadikan kehidupan umat manusia lebih baik memperhatikan sisi masyarakat, sisi lingkungan dan sisi ekonomi.

Kedua desa tersebut telah melakukan pendataan SDG’s khususnya mewujudkan tujuan terutama pada point nomer 6 clean water and sanitation dengan mengambil sampel lokasi deliniasi dan jumlah sampling 10 Kepala Rumah Tangga di masing-masing RT Desa Bukabu dan Ambunten Timur.

Desa Bukabu memiliki permasalahan tertinggi pada sistem drainase, sanitasi, kondisi jaringan jalan, juga persampahan. Begitu pula pada Desa Ambunten Timur permasalahan utamanya sistem drainase, keteraturan bangunan, sanitasi dan jaringan jalan.

Dalam rangka kegiatan KOTAKU, pra desain menjadi salah satu perencanaan dengan maksud masyarakat secara visual membangun mimpi perencanaan daerahnya, tidak hanya berkualitas baik namun juga merubah wajah kawasan dengan harapan berdampak pada kegiatan livelihood dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

Pada desain teknis kawasan, masyarakat diajak untuk menerapkan New Normal Life menyediakan set cuci tangan sesuai protocol covid-19 baik kesadaran pribadi dan komunal untuk mengurangi risiko tertularnya penyakit ini dan sekaligus membiasakan masyarakat untuk mengubah kebiasaan perilaku menjadi kenormalan baru/kebiasaan baru agar menjaga PHBS yang sering digaungkan program.

Desain teknis drainase lingkungan yang dijadikan salah satu indikator kumuh menurut Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2018 mengisyaratkan penerapan eco drain, termasuk yang akan diterapkan pada lokasi BPM Bukabu dan Ambunten Timu memperhatikan ketidakmampuan mengalirkan limpasan air, ketidaktersediaan drainase dan kualitas kontruksi drainase. Pada dua desa tersebut direncanakan saluran drainase yang terkoneksi hulu dan hilirnya hingga memperbesar volume drainase sehingga mampu menampung limpasan air hujan saat debit hujan tinggi juga memperhitungkan catchment area sekitarnya.

Permasalahan Pengelolaan Air Limbah Sanitasi rumah tangga juga tak luput dari perhatian, New Normal Life mempertegas kepada masyarakat lokasi BPM Bukabu dan Ambunten Timur untuk memiliki secara mandiri maupun komunal mengolah limbah rumah tangganya, sehingga tidak mencemari tanah dan saluran irigasi yang ada, karena bahayanya terhadap kesehatan masyarakat sendiri. Makanya, jangan disalahkan jika penderita diare oleh bakteri ecoli tertinggi untuk lokasi ini di Kecamatan Ambunten dari data puskesmas setempat, dikarenakan BABs masih langsung pada saluran irigasi, maupun langsung ditepian pantai. BPM KOTAKU hadir untuk membackup permasalahan yang belum tuntas tersebut dengan pembangunan MCK Komunal dan Septictank Komunal.

Begitu juga dengan desain jalan lingkungan, peningkatan jalan lingkungan dari tanah menjadi jalan paving des di Bukabu, dan dari jalan makadam menjadi jalan aspal di desa Ambunten Timur dengan maksud juga mengurangi merebaknya penyakit ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut) yang ditimbulkan dari debu jalan rusak maupun dari kualitas lingkungan yang kotor.

Kolaborasi penanganan kumuh memang menjadi kata kunci yang tidak pernah basi untuk digunakan, penulis berkeyakinan dana BPM di tahun 2020 tidak seluruhnya meng-cover permasalahan kekumuhan pada dua desa tersebut, Anggaran Dana Desa (ADD), APBD, dan CSR juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada lokasi deliniasi kumuh yang telah disepakati penanganannya tersebut. Semoga. (Jatim)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh: Yurie Mustaqiem

Editor: Eddy Iwantoro

Berita Lainnya

24
06/2020
“Romantisisasi” Kemiskinan
Author : Admin Web
24
06/2020
23
06/2020
KOTAKU, Masyarakat Harus Tahu
Author : Admin Web
15
06/2020


Tinggalkan Komentar